Kamis, 19 April 2012

Iklan Provider : XL goyang gayung

civil journalism

civil journalism merupakan kegiatan mencari ,mengolah dan menyiarkan berita tapi bukan dilakukan oleh wartawan, melainkan oleh orang-orang sipil. Seseorang ketika berada di tempat kejadian dengan membawa alat perekam baik itu recorder , handycam, kamera ataupun ponsel berkamera dapat mengabadikan sesuatu kejadian untuk kemudian dijadikan suatu liputan ,inilah langkah awal menjadi wartawan sipil.
salah satu contoh civil journalism dari masyarakat adalah sebagai berikut ,
siilahkan buka link di bawah ini :
wideshot metro tv

kisah anak jalanan (dalam senang maupun duka )

Senin, 16 April 2012

Materi Publik Relation


PUBLIC RELATION

1.      Pengertian Public Relations
Pada hakekatnya Public Relations ini merupakan metode komunikasi yang meliputi berbagai teknik komunikasi. Dimana didalam kegiatannya terdapat suatu usaha untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara suatu badan / perusahaan dengan publiknya. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa Public Relations merupakan suatu fungsi management. Disini diciptakan suatu aktifitas untuk membina dan memelihara sikap budi yang menyenangkan bagi suatu lembaga/ perusahaan disuatu pihak dengan public dipihak lain.
Berikut ini beberapa pengertian dari public relations : Menurut Public Relations News ( Bettrand R Canfield, 1964, hal 4) “ Public Relations is the management function which evaluates public attitudes, identifies the polieses and procedures of public interest and executes a program of action to earn public understanding and acceptance” (Public Relations adalah fungsi manajemen dimana manajemen mengevaluasi perilaku masyarakat, mengidentifikasi dan mencari tahu minat masyarakat kemudian menyusun program dan melaksanakannya untuk menciptakan pengertian di masyarakat).
Lembaga Public Relations di Amerika Serikat mendefinisikan: Public Relations adalah “Usaha yang direncanakan secara terus menerus dengan sengaja guna membangun dan pengertian timbal – balik antara organisasi dan masyarakatnya”. Sedangkan menurut The British Institute Of Public Relations (Teguh Meinanda, 1989 : 36): Public Relations adalah “Keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap khalayaknya”.
2.      Tujuan dan Fungsi Public Relations
Tujuan dari public relations adalah mewujudkan hubungan yang harmonis atau menciptakan opini public yang favorable baik internal maupun eksternal.
Adapun fungsi dari Public Relations menurut Bettrand R. Canfield ( 1964 : 6 ) adalah sebagai berikut :
a.       Mengabdi kepada kepentingan umum
Jika tidak untuk kepentingan publik baik itu internal maupun eksternal, maka tidak mungkin akan tercipta suatu hubungan yang menyenangkan. Sebaliknya suatu badan / perusahaan akan dapat sukses apabila segala tindakannya adalah sebagai pengabdian kepada kepentingan umum.
b.      Memelihara komunikasi yang baik
Seorang pimpinan yang melakukan kegiatan Public Relations akan berhasil di dalam kepemimpinannya, apabila ia ikut bergaul dengan para karyawannya. Ia harud melakukan kegiatan komunikasi bukan saja dalam hubungan dinas tetapi juga diluar dinasnya. Misalnya dengan mengadakan pertandingan olahraga, kegiatan anjangsana dan lain – lain.
c.       Menitik beratkan kepada moral dan tingkah laku yang baik
Seorang pemimpin yang baik dalam tingkah lakunya akan menitik beratkan kepada moralitas, ia juga akan mempunyai wibawa apabila tidak cacat moral dan tingkah lakunya. Ia harus menjadi teladan bagi bawahannya.

3.      Manfaat Peran Public Relation
Membuat organisasi bersikap responsif terhadap kepentingan publik dan kontribusinya kepada sistem informasi publik yang amat penting bagi masyarakat demokratis dan kelangsungan hidup organisasi.
  1. Membantu dan mempertahankan hubungan antara publik dengan manajemen organisasional yang memerhatikan tanggung jawab sosial dan kepemimpinan yang bermoral
  2. Membantu organisasi untuk mengantisipasi dan merespons persepsi dan opini publik. Merespon nilai dan gaya hidup yang baru, merespons pergeseran di antara elektorat dan di dalam lembaga legislatif, dan merespos perubahan-perubahan lain di lingkungan.
  3. Membuat informasi menjadi tersedia melalui sistem informasi publik. Dan juga meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ke publik dengan mendukung pernyataan pendapat dan debat pasar ide yang kompetitif.
  4. Melayani kepentingan publik dengan sudut pandang alternatif dalan forum publik, termasuk suara dari orang-orang yang diabaikan oleh media massa.
  5. Membantu masyarakat dengan menjadi perantara konflik dan membangun konsensus yang dibutuhkan untuk ketertiban sosial.
  6. Memfasilitasi atau membantu penyesuaian dan pemiliharaan dalam sistem sosial yang memberi kita kebutuhan sosial dan fisik.

Komunasi Politik


KOMUNIKASI POLITIK

1.      Pengertian Komunikasi Politik
Secara sederhana, komunikasi politik (political communication) adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara ”yang memerintah” dan ”yang diperintah”.
Mengkomunikasikan politik tanpa aksi politik yang kongkret sebenarnya telah dilakukan oleh siapa saja: mahasiswa, dosen, tukang ojek, penjaga warung, dan seterusnya. Tak heran jika ada yang menjuluki Komunikasi Politik sebagai neologisme, yakni ilmu yang sebenarnya tak lebih dari istilah belaka. Dalam praktiknya, komuniaksi politik sangat kental dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, dalam aktivitas sehari-hari, tidak satu pun manusia tidak berkomunikasi, dan kadang-kadang sudah terjebak dalam analisis dan kajian komunikasi politik. Berbagai penilaian dan analisis orang awam berkomentar sosal kenaikan BBM, ini merupakan contoh kekentalan komunikasi politik. Sebab, sikap pemerintah untuk menaikkan BBM sudah melalui proses komunikasi politik dengan mendapat persetujuan DPR.
Gabriel Almond (1960): komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. “All of the functions performed in the political system, political socialization and recruitment, interest articulation, interest aggregation, rule making, rule application, and rule adjudication,are performed by means of communication.” Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan-pesan yang terjadi pada saat keenam fungsi lainnya itu dijalankan. Hal ini berarti bahwa fungsi komunikasi politik terdapat secara inherent di dalam setiap fungsi sistem politik.
· Komunikasi politik merupakan salah satu fungsi partai politik, yakni menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa –“penggabungan kepentingan” (interest aggregation” dan “perumusan kepentingan” (interest articulation) untuk diperjuangkan menjadi public policy. (Miriam Budiardjo).
· Jack Plano dkk. Kamus Analisa Politik: penyebaran aksi, makna, atau pesan yang bersangkutan dengan fungsi suatu sistem politik, melibatkan unsur-unsur komunikasi seperti komunikator, pesan, dan lainnya. Kebanyakan komunikasi politik merupakan lapangan wewenang lembaga-lembaga khusus, seperti media massa, badan informasi pemerintah, atau parpol. Namun demikian, komunikasi politik dapat ditemukan dalam setiap lingkungan sosial, mulai dari lingkup dua orang hingga ruang kantor parlemen.
· Mochtar Pabotinggi (1993): dalam praktek proses komunikasi politik sering mengalami empat distorsi:
1.      Distorsi bahasa sebagai “topeng”; ada euphemism (penghalusan kata); bahasa yang menampilkan sesuatu lain dari yang dimaksudkan atau berbeda dengan situasi sebenarnya, bisa disebut seperti diungkakan Ben Anderson (1966), “bahasa topeng”.
2.      Distorsi bahasa sebagai “proyek lupa”; lupa sebagai sesuatu yang dimanipulasikan; lupa dapat diciptakan dan direncanakan bukan hanya atas satu orang, melainkan atas puluhan bahkan ratusan juta orang.”
3.      Distorsi bahasa sebagai “representasi”; terjadi bila kita melukiskan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Contoh: gambaran buruk kaum Muslimin dan orang Arab oleh media Barat.
4.      Distorsi bahasa sebagai “ideologi”. Ada dua perspektif yang cenderung menyebarkan distoris ideologi. Pertama, perspektif yang mengidentikkan kegiatan politik sebagai hak istimewa sekelompok orang --monopoli politik kelompok tertentu. Kedua, perspektif yang semata-mata menekankan tujuan tertinggi suatu sistem politik. Mereka yang menganut perspektif ini hanya menitikberatkan pada tujuan tertinggi sebuah sistem politik tanpa mempersoalkan apa yang sesungguhnya dikehendaki rakyat.

2.      Proses Komunikasi Politik
Proses komunikasi politik sama dengan proses komunikasi pada umumnya (komunikasi tatap muka dan komunikasi bermedia) dengan alur dan komponen:
1.      Komunikator/Sender – Pengirim pesan
2.      Encoding – Proses penyusunan ide menjadi simbol/pesan
3.      Message – Pesan
4.      Media – Saluran
5.      Decoding – Proses pemecahan/ penerjemahan simbol-simbol
6.      Komunikan/Receiver – Penerima pesan
7.      Feed Back – Umpan balik, respon.

3.      Saluran Komunikasi Politik
a.       Komunikasi Massa – komunikasi ‘satu-kepada-banyak’, komunikasi melalui media massa.
b.      Komunikasi Tatap Muka – dalam rapat umum, konferensi pers, etc.— dan Komunikasi Berperantara –ada perantara antara komunikator dan khalayak seperti TV.
c.       Komunikasi Interpersonal – komunikasi ‘satu-kepada-satu’ –e.g. door to door visit, temui publik, etc. atau Komunikasi Berperantara –e.g. pasang sambungan langsung ’hotline’ buat publik.
d.      Komunikasi Organisasi – gabungan komunikasi ‘satu-kepada-satu’ dan ‘satu-kepada-banyak’: Komunikasi Tatap Muka e.g. diskusi tatap muka dengan bawahan/staf, etc. dan Komunikasi Berperantara e.g. pengedaran memorandum, sidang, konvensi, buletin, newsletter, lokakarya, etc.


4.      Komunikasi, Politik  dan Opini Publik
Komunikasi Politik (Political Communication) merupakan “gabungan” dua disiplin ilmu yang berbeda namun terkait sangat erat, yakni Ilmu Komunikasi dan Ilmu Politik. Oleh karena itu, sebelum memasuki pembahasan tentang pengertian dan proses komunikasi politik, dibahas lebih dulu tentang pengertian komunikasi dan politik.



1.      Komunikasi 
Dan Nimmo (1978) menjelaskan dengan berbagai versi yakni: pengalihan informasi untuk memperoleh tanggapan; pengordinasian makna antara seseorang dengan khalayak; saling berbagi informasi, gagasan, atau sikap; saling berbagi unsur-unsur  perilaku, atau modus kehdupan melalui perangkat aturan; proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau mengubah sikap, pendapat, perilaku baik langsung maupun tidak langsung.

Berbagai definisi komunikasi dari para pakar komunikasi dikaji dan didiskusikan, antara lain: “Who says what in which channel to whom and with what effects – Siapa mengatakan apa melalui saluran mana kepada siapa dan dengan pengaruh apa” (Harold Lasswell, 1948) dan “Saling berbagi informasi, gagasan, atau sikap” (Wilbur Schramm,1974). Dibahas pula tentang fungsi, jenis, komponen, dan proses komunikasi secara umum. Unsur-unsur komunikasi yaitu Komunikator/Sender (Pengirim pesan), Encoding (Proses penyusunan ide menjadi simbol/pesan), Message (Pesan), Media/Channel (Saluran), Decoding (Proses pemecahan/penerjemahan simbol-simbol), Komunikan/Receiver (Penerima pesan), dan Feed Back/Effect (Umpan balik, respon, atau pengaruh).

  1. Politik
Adalah kajian tentang kekuasaan (power) atau seni memerintah. Dibahas dan didiskusikan berbagai pendapat tentang definisi politik, antara lain “ho gets what, when, and how” (Harold Laswell), “Authoritative allocation of values – alokasi nilai-nilai secara otoritatif/sah/sesuai dengan kewenangan” (David Easton), “Kekuasaan dan pemegang kekuasaan” (G.E.G Catlin), “Pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk masyarakat seluruhnya” (Joyce Mitchell), “Seni memerintah”; “Penggunaan pengaruh, perjuangan kekuasaan, dan persaingan alokasi nilai-nilai dalam masyarakat (Kamus Analisa Politik, Jack Plano dkk.), dan “Proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan , khususnya dalam negara; Seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional; Hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara; Kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat; Segala sesuatu tentang proses perum

  1. Opini Publik
Menurut John Dewey . “Publics are spontaneous groups of citizens who share the indirect effects of a particular action” Publik adalah kelompok spontan dari suatu penduduk yang berbagi tindakan khusus secara tidak langsung. Public is about the what of belonging to the people; relating to, or affecting, a nation, state, or community; opposed to private; as, the public treasury, a road or lake. Public is also defined as the people of a nation not affiliated with the government of that nation. Publik adalah tentang hal yang semestinya bagi orang orang : hubungan, perasaan/emosi, bangsa, negara bagian atau suatu komunitas, dll. Publik juga di definisikan sebagai orang di suatu bangsa yang tidak menggabungkan diri dengan pemerintahan di suatu bangsa.

Definisi masyarakat menurut Sidi Gazalba adalah masyarakat dari segi istilah menurut mengutamakan dua perkara, pertama, interaksi manusia dengan manusia, hidup berkelompok dan dalam masyarakat yang teratur. Kedua, pemelihara interaksi yang teratur dalam kelompok. Masyarakat merupakan pergaulan hidup, pengaulan antara manusia dengan kelompok. Institusi masyarakat bertanggungjawab mempertahankan hubungan yang teratur antara individu dengan individu. Masyarakat (sebagai terjemahan istilah society) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.Perbedaan Publik dengan Masyarakat: Masyarakat lebih luas ruang lingkupnya daripada Publik. Publik lebih spontan, sedangkan masyarakat lebih teratur. Publik adalah masyarakat yang tertarik dengan suatu hal (tergantung dengan masalah/hal yang dihadapi bersama).

Definisi  Opini publik adalah unsur-unsur dari pandangan, perspektif dan tanggapan masyarakat mengenai suatu kejadian, keadaan, dan desas-desus tentang peristiwa-peristiwa tertentu.

5.      Efek  Komunikasi Politik
Dalam proses komunikasi efek komunikasi merupakan akibat yang diberikan oleh komunikator kepada komunikan, setidaknya efek komunikasi merupakan tahap awal adanya feedback (umpan balik) yang merupakan indikator berlanjut tidaknya proses komunikasi tersebut. Disamping efek komunikasi dan feedback dapat pula dijadikan tolak ukur untuk mengetahui tingkat rujukan dan kapasitas yang berada pada komunikan. Efek komunikasi merupakan proses dari aksi-reaksi dan kausalitas dari komunikasi. Seluruh reaksi komunikan merupakan efek komunikasi yang berlanjut pada feedback yang pada dasarnya tidak terkait oleh ruang dan waktu. Dalam efek komunikasi ada dua jenis yaitu efek komunikasi secara langsung dan tidak langsung. Efek komunikasi secara langsung, menurut Johan Gardner dalam bukunya “A Sythesis of Expremintal Studies of Speech Communiccation Feedback” menyatakan bahwa feedback dan efek komunikasi secara langsung adalah reaksi langsung yang dilihat atau dirasakan oleh komunikan, hal ini bersifat terikat pada waktu sebab efek langsung ini terjadi ketika komunikasi juga dijalankan secara langsung. Contoh: A berkampanye kepada B, dengan bertemu secara langsung untuk memilih A sebagai presiden. Karena pendekatan A secara personal dalam artian komunikasi yang dibangun secara antarpersonal, maka A akan mengetahui efek secara langsung dari kampanye A tersebut pada B. Misalnya B langsung memberikan reaksi akan mendukung bahkan sampai menjadi tim sukses.
Berbeda dengan efek komunikasi politik secara langsung, efek secara tidak langsung bersifat tidak terikat dengan ruang dan waktu. Bisa saja reaksi yang disampaikan B  pada waktu itu adem-adem aja bahkan tidak menentukan pilihan. Namun jika ketika pemilihan umum B memilih A, berarti efek komunikasi yang dirasakan tidak secara langsung oleh A sebagai komunikator politik.
Proses efek komunikasi politik berkaitan dengan sosialisasi komunikasi politik. David Easten dan Jack Denis dalam bukunya “Children in The Political System: Origins of Political Legimacy” memberikan suatu batas tentang sosialisasi komunikasi politik adalah suatu proses perkembangan seseorang untuk mendapatkan orientasi-orientasi politik dan pola-pola tingkah laku. Sumber dari sosialisasi politik adalah kelompok yang memiliki pengaruh cukup efektif dalam menyalurkan pemikiran dan perilaku politik komunikan. Saluran politik adalah media yang berfungsi sebagai faktor penguat terhadap upaya sosialiasasi politik. Saluran sosialisasi dalam hal ini adalah media yang berfungsi sebagai faktor penguat terhadap upaya sosialisasi politik. Saluran sosialisasi politik ini bersifat tahapan, artinya bertahap dari mulai individu ke individu, keluarga dan desa, kota sampai ke tingkat yang lebih atas. Caranya adalah dengan menggunakan saluran komunikasi. Peran sosialisasi politik sangat besar sebab merupakan tahapan waris-mewarisi segala hal tentang “pendidikan politik” diantara unsur masyarakat. Sedangkan proses sosialisasi isi pesan berupa nilai prilaku dan nilia-nilai dasar yang mempedomani pelaku-pelaku politik saat ini dengan simbol perilaku sebagai penerus dimasa akan datang.

6.      Komunikasi Politik di Indonesia 
Di era Soeharto, DPR sering dijuluki Tiga-D: Duduk, Dengar, Duit. Komunikasi yang berlaku di masa itu adalah komunikasi searah, yaitu komunikasi dari atas ke bawah (top-down). Presiden memberikan petunjuk dan pengarahan, langsung disetujui oleh DPR (yang selalu didominasi oleh Golkar) dan para Menteri serta Gubernur. Kemudian Gubernur memberi petunjuk dan pengarahan kepada DPRD tingkat I dan para Bupati, dan Bupati ke DPRD tingkat II dan para Camat, dan begitu seterusnya sampai pada tingkat Desa. Untuk mengelola negara sebesar Indonesia, dengan jumlah penduduk yang meningkat terus dari hampir 200 juta, sampai sekarang sudah mencapai 235 juta, dan heterogenitas penduduk yang sangat luar biasa, sistem komunikasi politik searah ini sudah terbukti sangat efektif selama 32 tahun. Tetapi sistem komunikasi ini terbukti tidak bisa bertahan selamanya. Bersamaan dengan Krisis Moneter yang berkembang juga menjadi Krisis Politik, rezim Suharto pun tumbang, dan pola komunikasi langsung berubah arah: dari bawah ke atas (bottom-up).
Namun pola komunikasi bawah-atas ini, langsung terbukti sama tidak efektifnya. Bahkan lebih tidak efektif, karena jika semasa Suharto yang terasa adalah keluhan pihak-pihak yang frustrasi karena aspirasinya tidak tersalur (misalnya: kelompok PDI Mega, Petisi 50, mahasiswa dsb.), pada era pasca-Suharto, yang terjadi adalah anarkhi (kekerasan) yang tidak habis-habisnya, sehingga dalam tempo singkat presiden RI berganti 4 kali. Masalahnya, dalam pola atas-bawah, maupun bawah-atas, sama-sama tidak terjadi dialog (komunikasi dua arah), yang terjadi hanya monolog (komunikasi searah).